Manado (24/06) – Dalam rangka merealisasikan program strategis nasional di bidang infrastruktur kesehatan dan penegakan hukum prima, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara, H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, menerima kunjungan delegasi tingkat tinggi sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit (RS) Adhyaksa Sulawesi Utara. Pertemuan yang berlangsung dinamis, substantif, dan khidmat tersebut diselenggarakan secara langsung di ruang kerja Wakajati, Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, pada hari Rabu, 24 Juni 2026, mulai pukul 13.00 WITA hingga selesai.
Pelaksanaan rapat koordinasi komprehensif ini diinisiasi secara terstruktur di bawah garis arahan dan komando Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H. Langkah strategis ini ditempuh sebagai bentuk manifestasi transparansi, akuntabilitas, serta penyamaan persepsi regulatif lintas instansi guna mengeliminasi segala potensi hambatan administratif maupun spasial di lapangan.
Pertemuan berskala intensif tersebut dihadiri langsung oleh para pemangku kebijakan esensial dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya tampak hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara, Clay Dondokambey, yang membedah aspek hukum tata kelola aset daerah, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara, D. Paath, yang memaparkan cetak biru (blueprint) serta kesiapan teknis struktural penataan ruang.
Turut memperkuat konsolidasi tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Fernando Monjou, hadir mewakili unsur pemenuhan standarisasi regulasi kesehatan nasional. Sinergitas ini juga diperdalam melalui sumbangsih pemikiran dari unsur penegakan ketertiban umum yang dikomandoi oleh Kabid Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Utara, Novry Tumalun.
Pembahasan teknis di dalam ruang kerja Wakajati berlangsung interaktif dengan keterlibatan jajaran pejabat eselon III, kasub, kepala seksi, serta staf ahli fungsional dari masing-masing instansi. Di antaranya mencakup Ittu Viaparang (Kasub BKAD), E. Mawu (Kabid PUPR), Fransiskus H. S.K (Kasie Satpol PP), Christine T. (Pelaksana PUPR), serta jajaran staf teknis operasional (Hetti Sumerar, Imelda Manopo, Daniel Wany, dan John Palandeng). Kehadiran representasi multi-disiplin ini merefleksikan komitmen kolektif yang solid demi memastikan proyeksi pembangunan infrastruktur pelayanan publik ini berjalan simultan dan tepat mutu.
Dalam pokok eksplanasinya, Wakajati Sulawesi Utara H. Ferrytass menegaskan bahwa kehadiran Rumah Sakit Adhyaksa bukan sekadar manifestasi fisik korps kejaksaan, melainkan instrumen vital dalam mengeskalasi derajat kesehatan masyarakat sekaligus mengintegrasikan pelayanan hukum yang humanis di bumi Nyiur Melambaian.
Kolaborasi yang terajut harmonis antara jajaran Kejati Sulawesi Utara yang dinakhodai oleh Kajati Jacob Hendrik Pattipeilohy bersama jajaran Pemerintah Provinsi diharapkan mampu mengonstruksi sebuah legasi pelayanan publik yang paripurna, akuntabel, dan berdaya guna tinggi bagi seluruh elemen masyarakat luas. Rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan daftar hadir sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam mengawal setiap tahapan pembangunan ke depan.
