BENGKULU TENGAH – Sebuah bangunan pasar yang semestinya menjadi denyut aktivitas ekonomi masyarakat justru menyisakan persoalan panjang. Pasar Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dibangun menggunakan anggaran negara pada 2019, hingga kini dilaporkan tidak dapat difungsikan sejak serah terima pertama. Persoalan tersebut kini memasuki babak hukum setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah menetapkan kontraktor pelaksananya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Tersangka berinisial Edy Purnomo, yang merupakan penyedia sekaligus kontraktor pelaksana pembangunan pasar tersebut, ditetapkan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Bengkulu Tengah pada Selasa (17/11/2026). Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang telah berlangsung sejak Mei 2026.
Sebelum dibawa menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani penahanan, tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Pidsus Kejari Bengkulu Tengah. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Muhammad Syahiddul Akbar, S.H., C.LD., selaku Kepala Subseksi Pidana Khusus dan Pengendalian Operasi pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, guna mendalami sejumlah aspek terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar tersebut.
Dalam perkara tersebut, proyek pembangunan Pasar Desa Renah Semanek memiliki pagu anggaran sebesar Rp702.614.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019. Melalui mekanisme tender, pekerjaan kemudian diberikan kepada penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp694.333.000.
Secara administratif, proyek itu dinyatakan telah rampung 100 persen pada 8 November 2019. Pembayaran pekerjaan pun telah dicairkan sepenuhnya melalui dua tahap. Namun, capaian administratif tersebut berbanding terbalik dengan kondisi fisik bangunan di lapangan.
Hasil pemeriksaan fisik mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara nilai pekerjaan yang direalisasikan dengan anggaran yang telah dibayarkan. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena bangunan pasar yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat justru tidak dapat dimanfaatkan sejak serah terima pertama.
Dalam perkembangan penyidikan, tim penyidik mengaku telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka. Bukti-bukti tersebut meliputi keterangan sejumlah saksi, dokumen terkait pelaksanaan proyek, hingga hasil pemeriksaan ahli.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkulu Tengah, Bayu Nusantara Palwa, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penetapan Edy Purnomo sebagai tersangka didasarkan pada dugaan pertanggungjawabannya dalam kapasitas sebagai penyedia sekaligus kontraktor pelaksana pembangunan Pasar Desa Renah Semanek.
Penanganan perkara ini kembali menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan keuangan negara. Sebab, keberhasilan sebuah proyek tidak semestinya hanya diukur dari terpenuhinya administrasi pekerjaan atau persentase penyelesaian fisik, melainkan juga dari kualitas hasil pembangunan serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Pasar yang dibangun dengan dana publik semestinya menjadi ruang produktif bagi tumbuhnya aktivitas perdagangan dan penguatan ekonomi warga. Ketika fasilitas tersebut tidak dapat difungsikan, persoalannya bukan sekadar menyangkut bangunan yang terbengkalai, tetapi juga menyangkut tujuan pembangunan dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara.
Kini, melalui proses penegakan hukum yang dilakukan Kejari Bengkulu Tengah, dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Pasar Desa Renah Semanek memasuki tahapan pertanggungjawaban pidana. Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang konstruksi perkara sekaligus memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
