MANADO – Penguatan integritas dan fungsi pengawasan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2026), di Swiss-Belhotel Manado.
Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado tersebut mengangkat tema optimalisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan penekanan pada sinkronisasi perencanaan pembangunan, efisiensi anggaran, kemandirian fiskal, serta penguatan peran DPRD dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.
Dalam pemaparan bertajuk “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi”, Dr. Ferrytass menjelaskan bahwa DPRD memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan publik dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Beliau menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sejak proses perencanaan, pembahasan regulasi, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah. Sejumlah potensi kerawanan seperti konflik kepentingan, manipulasi anggaran, proyek titipan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan harus diantisipasi melalui pengawasan yang objektif dan berintegritas.
Selain itu, hubungan kerja antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu dibangun secara proporsional melalui prinsip checks and balances. Perbedaan kewenangan keduanya harus menjadi kekuatan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, bukan ruang bagi intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Melalui forum tersebut, Dr. Ferrytass mengingatkan bahwa kewenangan tanpa integritas berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, komitmen antikorupsi harus menjadi landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tony Tumbelaka, Wakil Ketua I Febrianto Tangahu, S.H., dan Wakil Ketua II Sulhan, S.E., S.H. Turut hadir Ketua Komisi I Iingfantri Manggalupang, S.Hi., Wakil Ketua Kusman Mamonto, Sekretaris Markus L. Pandeirot, serta anggota Yanny Ronnytuk, S.Th., Rusli Mamonto, Ratna Rahman, S.E., I Nengah Sukarma, Amri Modeong, dan Moh. Randy Nabongkalon, S.H.
Hadir pula Ketua Komisi II Fitri Koagow, S.Pd., Wakil Ketua Sutarsi Mokodompt, S.Pt., Sekretaris Sindi Yuliani Mokoagow, A.Md.Kep., bersama anggota Supandri Damogalad, S.IP., Wolter Engelbart Barakati, Reki Christian Kaligis, S.Kom., Novrita Simbala, Cindy Meisy Kairupan, SKM, dan Inggrit Rapar. Sementara dari Komisi III hadir Ketua Robi Momongan, S.Pd., Wakil Ketua Hi. Masri Daeng Masenge, S.E., Sekretaris Yansen Rudolf Mokoginta, serta anggota Etin Mokodompt, Harianti Kiay Mastari, Hermanto Manggo Heriyanto, Arman Mamonto, Hardjono Davis Kalimbe, dan Hj. Nevi Mamonto, S.Pd.
Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menjalankan fungsi representasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya dalam mengawal penyusunan APBD 2027 agar lebih berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
