MANADO (12/10) – Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), DPC Srikandi Jaga Desa dan LPMK Indonesia, serta DPC ASLINMAS Kota Manado periode 2026–2031. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Manado, Selasa (13/10/2026), tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo.
Pelantikan ini menandai dimulainya amanah kepengurusan baru bagi ketiga organisasi dengan bidang pengabdian yang saling melengkapi. ABPEDNAS berperan dalam penguatan kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Srikandi Jaga Desa dan LPMK Indonesia mendorong partisipasi perempuan serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan ASLINMAS berfokus pada penguatan kapasitas dalam bidang perlindungan masyarakat.
Dalam sambutannya, Plt. Kajati Sulawesi Utara menekankan pentingnya membangun organisasi yang tertib, berintegritas, dan bertanggung jawab. Penguatan kelembagaan, menurut arahannya, perlu disertai pengelolaan administrasi yang baik, konsolidasi anggota, serta pelaksanaan program yang terukur agar keberadaan organisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pengembangan keanggotaan ASLINMAS di Sulawesi Utara. Berdasarkan data per 12 Oktober 2026 yang disampaikan dalam sambutan, jumlah anggota yang tercatat dalam aplikasi sebanyak 88 orang. Peningkatan sosialisasi, pendampingan pendaftaran, dan pembaruan data menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan organisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Sementara itu, ABPEDNAS Sulawesi Utara tercatat berada pada peringkat kedua nasional dengan total 32.778 anggota, berdasarkan data pada tanggal yang sama. Jumlah tersebut mencakup anggota BPD aktif, simpatisan, dan aktivis. Capaian ini menunjukkan pentingnya konsolidasi dan pengelolaan keanggotaan yang sistematis dalam menunjang perkembangan organisasi.
Plt. Kajati Sulawesi Utara juga menggarisbawahi relevansi program JAGA DESA atau Jaksa Garda Desa dan Kelurahan dalam mendorong penguatan kesadaran hukum serta pencegahan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. Melalui pemahaman hukum, kepatuhan terhadap ketentuan, dan penerapan prinsip akuntabilitas, organisasi diharapkan dapat menjalankan perannya secara profesional serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Manado Andrei Angouw, Wakil Wali Kota Manado dr. Richard Sualang, Ketua DPRD Kota Manado Apt. Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes., Kepala Kejaksaan Negeri Manado Fanny Widyastuti, S.H., M.H., serta unsur TNI-Polri, jajaran Pemerintah Kota Manado, dan perwakilan organisasi terkait.
Usai pelantikan dan pengukuhan, rangkaian kegiatan berlanjut dengan keberangkatan rombongan menuju Pulau Bunaken untuk agenda penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat. Agenda tersebut direncanakan berlanjut ke Manado Tua dan Pulau Siladen, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosial di wilayah kepulauan Kota Manado.
Rangkaian kegiatan ini mempertemukan penguatan kelembagaan dengan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui koordinasi dan kolaborasi berbagai unsur yang terlibat, kepengurusan baru ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa dan LPMK Indonesia, serta ASLINMAS Kota Manado diharapkan mampu memperkuat komitmen pengabdian dan mengembangkan program yang berkelanjutan bagi masyarakat.
