MANADO — Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, secara resmi menutup rangkaian Pelatihan Penilaian Properti Dasar Batch XIII Tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Manado, Jalan Mapanget Raya Paniki, Kota Manado, Kamis (19/11/2026) sore.

Kegiatan strategis ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi lintas institusi antara Kejaksaan Republik Indonesia melalui Biro Kepegawaian dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik (Pusdiklat KP) Kementerian Keuangan RI, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut).

Dalam pidato sambutannya, Dr. Ferrytass menyoroti pergeseran fundamental dalam paradigma penegakan hukum modern. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan institusi penegak hukum kini tidak lagi semata-mata dihitung dari kuantitas pemidanaan badan atau seberapa banyak pelaku kejahatan yang dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan, melainkan pada optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) dan pengembalian hak-hak korban tindak pidana.
“Kompetensi di bidang penilaian properti bukan lagi sekadar aktivitas administratif untuk menentukan nilai ekonomis suatu aset di atas kertas, melainkan sebuah kebutuhan vital dan strategis bagi Korps Adhyaksa,”
tegas Dr. Ferrytass di hadapan jajaran manajemen PKN STAN, narasumber Kanwil DJKN Suluttenggomalut, serta para peserta pelatihan.
Beliau menjelaskan bahwa Kejaksaan RI memiliki karakteristik dan kewenangan penuh dalam tata kelola barang sitaan, barang bukti, hingga barang rampasan negara. Di tengah modus operandi kejahatan finansial dan tindak pidana korupsi yang kian kompleks serta canggih, kehadiran Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama di lingkungan Kejaksaan menjadi garda terdepan. Mereka bertugas memastikan seluruh tata kelola aset negara berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memiliki landasan hukum yang presisi.

Kepada para lulusan pelatihan yang telah dibekali kurikulum komprehensif, mulai dari ekonomi tanah, hukum agraria, pengetahuan konstruksi, hingga analisis pasar properti, Dr. Ferrytass berpesan agar ilmu tersebut tidak berhenti sebagai selembar sertifikat belaka, melainkan bertransformasi menjadi instrumen kerja nyata di satuan kerja masing-masing. Laporan penilaian yang mereka hasilkan kelak akan menjadi basis data krusial bagi pimpinan dalam mengambil keputusan strategis penyelamatan aset negara.
Menutup arahannya dengan sentuhan kearifan lokal melalui untaian pantun khas Bumi Nyiur Melambai, Plt. Kajati Sulut tersebut memberikan peringatan keras mengenai keseimbangan moral dan kapabilitas teknis bagi para penilai muda Kejaksaan.
“Tetaplah memegang teguh integritas, profesionalitas, dan bersikap objektif di lapangan. Ingatlah bahwa keahlian tanpa integritas akan membawa bahaya, namun integritas tanpa keahlian akan membuat kita lumpuh. Perpaduan keduanya adalah kunci utama pelayanan hukum yang prima,”
pungkasnya sebelum mengetuk palu penutupan acara tersebut secara resmi.
