MANADO — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menggelar Konsolidasi Teknis Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) II Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Kamis (19/11/2026). Forum strategis ini mengangkat tema “Evaluasi Putusan Bebas dan Putusan yang Belum Dieksekusi” sebagai upaya menguji implementasi penegakan hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja penuntutan di wilayah Sulawesi Utara.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejati Sulut, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo. Turut hadir dalam forum tersebut Asisten Tindak Pidana Umum Dr. Reinhard Tololiu, S.H., M.H., Asisten Pengawasan Dr. Titin Herawati Utara, S.H., M.H., para Koordinator dan Kepala Tata Usaha (KTU), para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) se-Sulawesi Utara, hingga para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) dan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB).

Dalam sambutannya, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo menyoroti dinamika penegakan hukum pasca-berlakunya KUHP dan KUHAP nasional, termasuk diskursus konsekuensi SEMA Nomor 4 Tahun 2026 dan ketentuan Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP baru terkait pembatasan upaya hukum kasasi maupun banding terhadap putusan bebas. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut ketajaman kualitas pembuktian sejak tahap awal agar setiap dakwaan bertumpu pada alat bukti yang sah dan teruji di persidangan.
“Pelimpahan perkara harus bertumpu pada bukti yang mampu diuji. Penyelesaian perkara harus ditandai dengan putusan yang benar-benar dilaksanakan.” — Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, Plt. Kepala Kejati Sulut.

Evaluasi terhadap sejumlah putusan bebas mengungkap sejumlah titik rawan pembuktian, mulai dari relasi antara peristiwa, barang bukti, dan terdakwa yang belum tergambar meyakinkan, keterangan saksi yang bersumber tunggal, pencabutan pengakuan tanpa dukungan bukti independen, hingga perkara yang melibatkan Anak yang belum berusia empat belas tahun. Selain itu, keterlambatan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinilai berpotensi melemahkan kepastian hukum serta pemulihan hak para pihak.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Plt. Kajati Sulut merumuskan tiga agenda perbaikan utama bagi seluruh jajaran:
Penguatan Kendali Prapenuntutan: Kajari dan Kacabjari diminta terlibat langsung dalam ekspos perkara dengan kerentanan pembuktian, sementara Kasi Pidum dan jaksa peneliti memastikan pemetaan unsur delik, penyelesaian petunjuk P-19 secara materiil, serta pertanggungjawaban penerbitan P-21 secara cermat.
Integritas Pembuktian dan Sikap di Persidangan: Jaksa penuntut umum didorong menyusun konstruksi dakwaan dan tuntutan secara objektif sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk bersikap jujur dan proporsional apabila fakta persidangan mengarah pada tuntutan bebas.
Penuntasan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap: Kajari dan Kacabjari mengendalikan langsung penyelesaian eksekusi serta verifikasi register eksekusi dan barang bukti, berkoordinasi dengan Tim Tangkap Buronan (Tabur) bila memenuhi syarat, sementara Kasi PAPBB memastikan pelaksanaan amar denda, barang bukti, barang rampasan, serta pemulihan aset berjalan sesuai ketentuan, termasuk tenggat dan hak pelepasan tahanan berdasarkan KUHAP.
Melalui konsolidasi ini, Kejati Sulut mendorong evaluasi bulanan yang terukur agar kinerja penuntutan di Sulawesi Utara semakin presisi, berintegritas, dan menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.
