TONDANO (12/08) – Pada sebuah simposium hukum yang monumental di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano, resonansi keadilan dan kepastian hukum menggema kuat pada Rabu (12/08/2026). Di bawah naungan tema besar yang menggugah nalar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyelenggarakan Seminar Hukum bertajuk “Optimalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Mengharmonisasikan Regulasi Untuk Akselerasi Sektor Pariwisata Dan Agribisnis Di Sulawesi Utara“.
Perhelatan agung ini bukanlah sebuah seremonial tunggal, melainkan puncak manifestasi dari rangkaian Focus Group Discussion (FGD) maraton yang diinisiasi secara visioner oleh Kepala Kejati Sulut. Rangkaian diskursus komprehensif ini sebelumnya telah merajut berbagai tapal batas daerah, mulai dari pesisir Bitung, dataran Kotamobagu, tanah Minahasa, hingga berlanjut ke episentrum Manado. Digelar secara hibrida dan terkoneksi melintasi ruang virtual se-Sulawesi Utara, simfoni hukum ini menjadi langkah preventif berkelas dalam menyongsong fajar Hari Lahir Kejaksaan pada 2 September mendatang.
Rombongan penegak supremasi hukum ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., yang didampingi oleh figur-figur sentral pilar keadilan, di antaranya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, serta Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulut Dr. Reinhard Tololiu, S.H., M.H. Turut memancarkan wibawa institusi, hadir pula Kepala Tata Usaha, para Koordinator, dan barisan Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara.
Di tanah Tondano yang sejuk, rombongan VVIP ini disambut dengan penuh kehormatan oleh tuan rumah, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MAP., Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., bersanding harmonis dengan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Rama Eka Darma, S.H., M.H., serta Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Lingga Nuarie, S.H., M.H.
Kursi-kursi majelis keilmuan ini diisi oleh para pemangku kebijakan strategis yang memegang kendali pembangunan daerah. Hadir menyimak diskursus tersebut para Sekretaris Provinsi (Sekprov), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota, barisan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Pariwisata, serta segenap pilar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Diskursus intelektual ini pun semakin paripurna dengan hadirnya para cendekiawan hukum dan akademisi terkemuka sebagai narasumber yang membedah anatomi hukum, di antaranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado Y.M. Amin Sutikno, S.H., M.H., Akademisi Universitas Sam Ratulangi Toar Palilingan, S.H., M.H., serta Akademisi Politeknik Negeri Manado Prof. Dr. Dra. Bet El Silisina Lagaranse, MM Tour.
Membedah esensi regulasi dalam keynote speech-nya, Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy membongkar paradigma usang dengan sebuah diksi puitis nan tajam yang menitikberatkan fungsi preventif hukum. Beliau menegaskan bahwa instrumen hukum sejatinya bukanlah pedang yang memasung langkah investasi, melainkan fondasi kokoh yang memastikan denyut nadi ekonomi kerakyatan terus berdetak tanpa melukai ekologi.
“Hukum tidak hadir untuk menghambat laju pembangunan. Hukum adalah infrastrukturnya, sebuah jembatan emas agar pembangunan dapat bergerak lebih cepat, lebih pasti, dan bernafaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.”
Lebih lanjut, beliau menorehkan sebuah tesis pergeseran paradigma yang fundamental bagi aparatur negara:
“Paradigma kita harus berevolusi. Bukan lagi sekadar tentang ‘Bagaimana memenangkan perkara pemerintah?’ di ruang sidang, melainkan sebuah visi preventif tingkat tinggi: ‘Bagaimana merajut tatanan agar pemerintah tidak perlu berperkara, karena setiap keputusannya sejak awal sudah berpijak pada kebenaran dan kepastian hukum?'”
Melalui simfoni kolaborasi lintas sektoral ini, Kejati Sulut membuktikan bahwa piala tertinggi dari keberhasilan hukum tidak sekadar diukur dari banyaknya sengketa yang dimenangkan. Kemenangan sejati adalah merawat mahkota tertinggi berbangsa dan bernegara: mekar dan suburnya benih-benih kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta kepastian dunia usaha terhadap regulasi yang menaunginya.
Menyelaraskan visi besar tersebut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, dalam forum strategis ini, sebagai figur yang lekat dengan nilai-nilai adat dan integritas hukum, beliau membawa perspektif mendalam mengenai pentingnya legal risk control dalam setiap langkah birokrasi. Bagi beliau, hukum adalah napas yang menghidupkan harmoni antara kebijakan pemerintah dan hak-hak masyarakat adat maupun lokal. Beliau menekankan bahwa kolaborasi antara Jaksa Pengacara Negara dan pemangku kepentingan daerah harus berlandaskan pada semangat pengabdian yang tulus.
“Kejaksaan bukan sekadar institusi penegak hukum yang berdiri di balik meja, melainkan mitra strategis yang hadir untuk mengawal detak pembangunan. Sinergi yang kita bangun hari ini adalah investasi kepercayaan; memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir di tanah nyiur melambai ini tidak hanya legal secara tertulis, tetapi juga memiliki kedalaman manfaat yang menyentuh akar kesejahteraan masyarakat.”
Melalui orkestrasi kolaborasi lintas sektoral ini, seminar hukum di Tondano menjadi tonggak monumental dalam merajut kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum demi mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju dan berdaya saing.
