Kotamobagu (09/06) — Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, H. Ferry Tass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, melaksanakan kunjungan kerja dinas secara komprehensif di Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu, selasa 9 Juni 2026.
Kunjungan strategis ini dilakukan di sela-sela rangkaian perjalanan dinas terintegrasi beliau di wilayah Bolaang Mongondow Raya, yang memadukan agenda supervisi internal kejaksaan dengan pemenuhan undangan formal ketatanegaraan. Dalam inspeksi evaluatif ini, Wakajati Sulut didampingi langsung oleh Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sulut, Indra Saragih, S.H., M.H.
Kejari Kotamobagu, yang memegang peranan integral dengan wilayah yurisdiksi luas membawahi tiga kabupaten dan satu kota, menjadi lokus krusial dalam monitoring penegakan hukum ini. Kehadiran pimpinan beserta rombongan disambut guna meninjau performa capaian kinerja di berbagai lini, mulai dari ketertiban administrasi perkara hingga optimalisasi fungsi intelijen kejaksaan sebagai instrumen deteksi dini gangguan ketertiban hukum masyarakat.
Dalam arahannya, Ferrytass., Dt. Toembidjo menegaskan pentingnya menjaga soliditas dan marwah institusi di daerah hukum yang majemuk ini. Senada dengan pokok pikiran dan arahan garis kebijakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., Wakajati Sulut menyampaikan sebuah amanat penting bagi seluruh jajaran Adhyaksa setempat:
“Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang mengawal tiga kabupaten dan satu kota harus mampu menjadi episentrum kepastian hukum yang humanis namun tetap tegas. Sesuai dengan instruksi dan garis kebijakan Bapak Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy, kita tidak boleh sekadar menyelesaikan perkara di atas kertas, melainkan wajib menghadirkan keadilan substantif yang benar-benar dirasakan dan memulihkan keseimbangan moral di tengah masyarakat,” tegas Ferrytass.
Kunjungan ini ditutup dengan evaluasi mendalam yang diharapkan mampu memitigasi segala kendala operasional, serta memacu Kejari Kotamobagu untuk terus melahirkan inovasi pelayanan publik yang transparan dan bebas dari korupsi.
