MANADO – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Staf Ahli Kejaksaan Agung Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti dari Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Manado. FGD ini melibatkan para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia beserta jajaran pejabat terkait di lingkungan Kejaksaan, sebagai bagian dari koordinasi nasional dalam menyikapi perkembangan dan penerapan ketentuan hukum.

Mengangkat tema “Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 4 Tahun 2026 terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas”, kegiatan ini menghadirkan Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.M., sebagai keynote speaker.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe I Bagus Putra Gede Agung, S.Si., S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Andi Fithria, S.H., M.H., serta Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro Dr. Anang Suhartono, S.H., M.H. Hadir pula Kasi Penyidikan Oikurnia Zega, S.H., M.H., Noval Thaher, S.H., M.H., dan Kasi Tut Pidsus Kejati Sulut bersama jajaran terkait.
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas implikasi berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026, khususnya menyangkut upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan bebas. Pembahasan ini penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada jajaran Kejaksaan mengenai perkembangan hukum dan penerapannya dalam proses penegakan hukum.

Keikutsertaan Plt. Kajati Sulawesi Utara bersama jajaran dalam forum nasional tersebut mencerminkan pentingnya kesamaan pemahaman dan koordinasi antarsatuan kerja Kejaksaan dalam menghadapi dinamika regulasi serta pembaruan sistem hukum nasional.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang selaras di lingkungan Kejaksaan, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara pidana dan penggunaan upaya hukum, dapat berjalan secara profesional, cermat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terus mendorong penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas penegakan hukum sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
