MANADO, (07/10) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, menerima kunjungan silaturahmi Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Utara di ruang kerjanya, Manado, Rabu (7/10/2026).
Kunjungan tersebut dihadiri Ketua Bidang II HIPMI Sulut Marcho Rampengan, Ketua Bidang XII HIPMI Sulut Christian Bagensa, serta anggota HIPMI Sulut Nanda Tanod, Chrisdeo Rompas, Andreas Mandey, dan Florencia Sangari.
Pertemuan membahas penguatan sinergitas antara HIPMI Sulut dan Kejati Sulut, sekaligus menjajaki kolaborasi program yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
Dalam diskusi tersebut, HIPMI Sulut menyampaikan gagasan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan jajaran Kejati Sulut, termasuk para Asisten sebagai narasumber sesuai bidang tugas dan kompetensinya.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran perspektif antara institusi penegak hukum dan kalangan pengusaha muda, khususnya dalam memperkuat pemahaman hukum, kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola usaha yang baik, serta mitigasi risiko hukum dalam aktivitas bisnis.
Plt. Kajati Sulut menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai sinergi antara aparat penegak hukum dan dunia usaha penting dalam membangun ekosistem usaha yang sehat, berintegritas, dan memiliki kepastian hukum.
Menurutnya, Kejati Sulut ke depan akan semakin mengarahkan program kerja pada kegiatan yang berdampak nyata (impact oriented) bagi masyarakat, dengan mengedepankan keseimbangan antara fungsi penegakan hukum, pencegahan, edukasi, dan pemberian solusi.
“Penegakan hukum harus tetap tegas dan berintegritas, namun juga humanis, responsif, serta mampu menyatu dengan dinamika dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat,” ujar Plt. Kajati Sulut.
Ia menambahkan, pendekatan hukum yang humanis bukan berarti mengurangi ketegasan terhadap pelanggaran hukum, tetapi menempatkan hukum secara proporsional untuk menghadirkan keadilan substantif, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Kolaborasi dengan HIPMI Sulut diharapkan tidak berhenti pada forum silaturahmi, tetapi berkembang menjadi agenda bersama yang substantif, berkelanjutan, dan terukur. Melalui Bimtek dan FGD, Kejati Sulut dan HIPMI Sulut dapat memperkuat legal awareness, budaya kepatuhan, serta tata kelola dunia usaha yang berintegritas.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Kedua pihak sepakat untuk terus membangun komunikasi guna mematangkan bentuk dan substansi kegiatan bersama, sebagai bagian dari upaya menghadirkan program yang memberikan outcome nyata dan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara.
