BOLAANG MONGONDOW UTARA (07/07) — Sebuah manifestasi sinergitas yang solid antara institusi penegak hukum dan elemen pemerintahan akar rumput tercipta di tapal batas wilayah utara. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, H. Ferry Tass., S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC Abpednas) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Selasa (7/7/2026).
Agenda akbar yang dipusatkan di Aula Kantor Bupati Bolmut, Boroko, sebuah teritori krusial yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo, ini menjadi panggung konsolidasi massal. Kehadiran Wakajati Sulut disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh sedikitnya 600 peserta yang tumpah ruah memadati arena.
Dalam lawatan bersejarah ini, formasi pimpinan Kejati Sulut tampak solid mengawal jalannya kegiatan. Ferrytass., Dt. Toembidjo didampingi secara melekat oleh Koordinator pada Kejati Sulut, Indra Aprio Handry Saragih, S.H., M.H.Li., serta Alkaf, S.H., M.H., yang hadir merepresentasikan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sulut.
Prosesi pengukuhan berjalan khidmat, ditandai dengan naiknya Ustadz Iswan Saban, S.Pd.I., yang juga menjabat sebagai Ketua Baznas Bolmut, sebagai Ketua DPC Abpednas Bolmut terpilih. Rangkaian sakral ini diawali dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) secara langsung oleh Wakajati Sulut.
Momentum estafet kepemimpinan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Pataka Abpednas oleh Sekretaris DPD Abpednas Sulut, Drs. Jackried Kanselir Maluenseng, M.Sc., yang hadir mewakili Ketua DPD Abpednas Sulut Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP. Melengkapi legalitas organisasi, penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bolmut Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev., didampingi Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP.
Kegiatan ini turut disaksikan oleh konstelasi penuh pemangku kepentingan daerah, meliputi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, hingga seluruh Sangadi (Kepala Desa) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolmut.
Bertindak mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., yang juga memegang mandat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPD Abpednas Sulut, Ferrytass membacakan amanat komprehensif yang sarat akan substansi hukum dan tata negara.
Dalam orasinya, Wakajati membedah pencapaian fenomenal Abpednas di wilayah nyiur melambai. Berdasarkan data terkini, Provinsi Sulawesi Utara sukses menduduki peringkat pertama secara nasional dengan jumlah keanggotaan mencapai 27.664 orang. Khusus di Kabupaten Bolmut, keanggotaan tercatat sebanyak 415 orang, menempatkan kabupaten ini di peringkat ketujuh se-provinsi.
Lebih jauh, Wakajati memberikan penegasan terkait urgensi kehadiran Abpednas sebagai instrumen vital dalam penguatan kapasitas perangkat desa, sekaligus perpanjangan tangan program strategis Kejaksaan.
“Eksistensi Abpednas hari ini adalah pengejawantahan sejati dari visi dan arahan tegas Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penasihat. Beliau menginstruksikan bahwa institusi Kejaksaan bukan sekadar penegak hukum yang rigid, melainkan mitra strategis dalam upaya pencegahan. Melalui Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), kita bertekad agar perangkat desa kita tangguh secara kelembagaan, berkapasitas mumpuni, serta terlindungi secara maksimal dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegas Ferrytass disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.
Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena, dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, memberikan apresiasi mendalam atas terbentuknya Abpednas di wilayahnya. Beliau menitikberatkan bahwa eskalasi kapasitas perangkat desa adalah conditio sine qua non (syarat mutlak) untuk mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik, mengingat posisi strategis Bolmut sebagai beranda terdepan di wilayah perbatasan.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPD Abpednas Sulut Jackried Maluenseng mengafirmasi bahwa pelantikan ini merupakan manifestasi dari target konsolidasi menyeluruh.
“Ini adalah bagian dari eskalasi organisasi. Target strategis kami adalah memastikan seluruh DPC Abpednas di 15 Kabupaten/Kota se-Sulut segera terbentuk secara definitif. Tujuannya satu, agar terbangun sinergitas yang solid antara organisasi, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum dalam mengakselerasi pembangunan desa,” papar Jackried.
Menariknya, sebagai signature atau ciri khas yang selalu melekat dalam setiap pelantikan Abpednas bersama Kejaksaan dan Pemda, rangkaian kegiatan ini turut diwarnai dengan penanaman bibit pohon kayu dan buah-buahan produktif. Langkah ekologis di sela-sela konsolidasi demokrasi ini menjadi simbol tak terbantahkan akan kepedulian institusi terhadap pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan nasional.
Momentum paripurna di tapal batas ini menjadi bukti empiris bahwa Korps Adhyaksa tidak sekadar menjaga marwah hukum, tetapi aktif turun gunung merajut kolaborasi demi kemajuan peradaban dari tingkat akar rumput.
